Beranda / /

  • Jelang Pesta Demokrasi, Hermanto: Lawan Narkopolitik di Pilkada Aceh
    Polkum | 9 hari lalu
    Jelang Pesta Demokrasi, Hermanto: Lawan Narkopolitik di Pilkada Aceh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Menjelang Pilkada Aceh, ancaman infiltrasi dana narkoba ke dalam proses demokrasi memicu kewaspadaan tinggi di kalangan pemangku kepentingan. Hermanto, pengacara senior dan pakar hukum terkemuka Aceh, mengungkapkan keprihatinannya atas potensi terjadinya "narkopolitik" yang dapat mencederai integritas pemilihan kepala daerah.



  • Kepemimpinan Background Militer Sukseskan Pesta Demokrasi di Aceh
    Polkum | 2 bulan lalu
    Kepemimpinan Background Militer Sukseskan Pesta Demokrasi di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan 15 provinsi yang diidentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

  • KIP Aceh Laksanakan Pileg dan Pilpres Dengan Kesiapan Penuh
    Pemerintahan | 7 bulan lalu
    KIP Aceh Laksanakan Pileg dan Pilpres Dengan Kesiapan Penuh

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Sebagai bulan penuh tantangan menjelang Pileg dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang semakin dekat, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terus mempersiapkan diri dengan serangkaian langkah strategis dan antisipatif.

  • Menahunnya Perilaku Korupsi yang Merusak Sendi Demokrasi
    Aceh | 2 tahun lalu
    Menahunnya Perilaku Korupsi yang Merusak Sendi Demokrasi

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Korupsi di Indonesia saat ini terus menggurita dan merusak semua tatanan alam demokrasi yang seharusnya menjadi pondasi kuat dalam bernegara dan berbangsa, hampir semua sendi digerogoti oleh virus korupsi mulai dari tingkat elite sampai pada tatanan terendah yaitu di tingkat pemerintahan dalam struktur desa, perilaku ini semakin parah dengan melemahnya institusional lembaga hukum yang sangat begitu mudah dirasuki kepentingan politik dan nyaris hampir semua lembaga institusi hukum tidak luput dari gejala sindrom "politik hukum" dan dikontrol oleh aktor eksternal dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum dalam memberantas korupsi.